Penulis Lainnya

A.P. Edi Atmaja


Sosiologi hukum dalam pemeriksaan


10 Mei 2023 / Analisa Juni 2015 Hal. 25

Satjipto Rahardjo (1930-2010), ilmuwan hukum yang dengan militansi akademisnya berhasil mendiseminasikan warna sosiologi dalam kajian keilmuan hukum di Indonesia. Di kampusnya, Universitas Diponegoro, sosiologi hukum yang diajarkan Satjipto bahkan telah menjadi semacam dogma buat para mahasiswa tingkat sarjana ataupun pascasarjana yang mempelajari ilmu hukum ‘dogma' itu bernama hukum progresif.
2015_ART_PP_Edi_Atmaja_01.pdf


Simulasi demokrasi Myanmar


09 Mei 2023 / Jurnal Nasional November 2012, Hal. 6

Bara api membara lagi di Negara Bagian Rakhine, wilayah bagian barat Myanmar. Sebab, kerusuhan sectarian yang sempat tejadi Juni lalu, sejak Selasa (23/10/2012) terulang. Etnis minoritas Rohingya terlibat konflik lagi dengan etnis mayoritas Arakan.
2012_ART_PP_Edi_Atmaja_02.pdf


Sisi lain pengadaan tanah


09 Mei 2023 / Analisa Februari 2017, Hal.20

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gencar melakukan penggusuran. Bukit Duri dan Kalijodo adalah salah satu dari sekian banyak lokasi penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI, yang kemudian menjadi viral di media sosial. Penggusuran, dalam praktiknya, berbeda tipis dengan pengadaan tanah yang secara awam dikenal dengan istilah pembebasan lahan-kendati keduanya menurut Peraturan Pemeerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sama-sama digolongkan dalam belanja modal tanah. Perbedaan terletak pada kedudukan hokum antara pemerintah dan rakyat yang berakibat pada ada tidaknya dan bentuk ganti rugi.
2017_ART_PP_Edi_Atmaja_02.pdf


Plagiarisme naskah akademik rancangan peraturan daerah


03 Mei 2023 / Koran Tempo, Agustus 2017, Hal. 11

Kabar dugaan plagiarism dalam penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi tentang izin lingkungan hidup. Hal itu mengemuka dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada 12 Juni 2017. Menurut anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Uriyan Uriayana, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menjiplak naskah akademik milik Pemerintah Kabupaten Malang. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi, Carwinda, selaku pemrakarsa naskah akademik tersebut berkilah naskah itu disusun oleh konsultan.
2017_ART_PP_Edi_Atmaja_01.pdf


Sengkarut dalam pemerintahan


06 April 2023 / Kompas tahun 2010

Kerusuhan yang terjadi di Bangkok, Thailand, sepatutnya dijadikan cerminan bagi kita buat menata pemerintahan dengan lebih baik lagi. Preseden buruk tersebut seyogianya pulalah segera menyadarkan kita tentang tak berfaedahnya pemakaian kekerasan, dalam penyelesian masalah apa pun, khususnya masalah politis.
2010_ART_PP_Edi_Atmaja_01.pdf


Rimba tafsir kerugian negara


04 April 2023 / Kompas Hal. 7

Ketua Indonesia Audit Watch Junisab Akbar melontarkan kritik bahwa penggunaan jasa kantor akuntan publik akan memantik pertanyaan mengenai bagaimana kualifikasi akuntan publik, siapa yang berhak menentukan, dari mana sumber anggaran penggunaan jasa kantor akuntan publik, dan bagaimana kekuatan hokum laporan hasil audit kantor akuntan publik.
2016_ART_PP_Edi_Atmaja_02.pdf


Sampah dan manusia


03 April 2023 / Analisa 2019 Hal. 21

Saya tiba di Pekanbaru di penghujung tahun 2014 masygul oleh tikus mati yang berkaparan di mana-mana. Di jalanan permukiman yang saya lalui pagi-pagi saat berangkat kerja, tikus-tikus mati terbaring dalam pelbagai variasi : sebagian lainnya nyaris tak berbentuk lagi sehabis dilindas mobil berkali-kali. Melihat tikus-tikus itu, saya teringat Lennie Small, salah satu dari dua tokoh sentral novel masyhur John Steinbeck, “Tikus dan Manusia”. Tokoh kedua bernama George Milton. Jika Lennie dikisahkan bertubuh besar tetapi berakal lemah, George sebaliknya ; bertubuh kecil, berotak cerdik, tetapi cenderung licik.
2019_ART_PP_Edi_Atmaja_01.pdf


Posisi Indonesia di Laut China Selatan


31 Maret 2023 / Jurnal Nasional Hal.6

Pertemuan Tahunan Menteri Luar Negeri ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Senin (9/7) lalu merupakan sinyal bagus guna menyelesaikan kemelut di Laut Cina Selatan. Dalam peretmaun itu, para menlu ASEAN akhirnya menyepakati code of conduct (tata bersikap) yang mengatur soal apa yang mesti dilakukan jika terjadi sengketa di antara dua negara yang terlibat saling klaim wilayah di perairan Laut China Selatan.
2012_ART_PP_Edi_Atmaja_06.pdf


PUTUSAN MK DAN EKSISTENSI BPK


30 Maret 2023 / Konstitusi No.92 Oktober 2014, Hal.6-7.

Pada Kamis (18/9/2014) lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan yang dinanti banyak pihak. Putusan itu adalah Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013. Dalam waktu yang relatif bersamaan, terpaut hanya beberapa menit (16.03 dan 16.26 WIB), dua putusan yang memutus materi permohonan yang hampir serupa telah dibacakan. Hampir serupa karena Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 itu berkenaan dengan permohonan pengujian Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diajukan pada 10 April 2013. Sementara itu, Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 berkaitan dengan permohonan pengujian Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diajukan pada 22 Mei 2013.
2014_ART_PP_Edi _Atmaja_05.pdf


Pertautan antara Hukum dan Sistem Politik


28 Maret 2023 / Konstitusi Edisi Desember 2013 No.82 Hal. 69-70.

Buku ini cukup langka meski cetakannya terhitung baru. seorang dosen mengatakan kepada saya, bahkan di perpustakaan kampus yang menerbitkannya pun, buku ini sukar dijumpai. Tapi anehnya, tatkala sang dosen berkunjung ke Universitas Leiden, belanda, untuk keperluan riset pustaka, ia dapat menemukannya dengan mudah. buku setebal 300 halaman ini tersusun rapi beberapa jilid di perpustakaan bekas kampus sutan sjahrir.
2013_ART_PP_Edi_Atmaja_04.pdf


Perempuan sebagai Kata Kerja


27 Maret 2023 / Harian Analisa pada 3 April 2012. Hal 1-2

Perempuan tengah menjadi isu utama di media massa dewasa ini. Angelina Sondakh, Afriyani Susanti, Miranda Swaray Goeltom, Rosa Manullang, dan Malinda Dee diperbincangkan sesanter Rasminah dan Whitney Houston. Perempuan-perempuan itu terlarut dalam dinamika pemberitaan di negeri ini. Kuasa media telah memosisikan mereka sedemikian rupa sebagai sebuah kata kerja.
2012_ART_PP_Edi_Atmaja_3.pdf


Perjuangan melawan lupa


27 Maret 2023 /

Milan Kundera, pemikir Ceko yang karyanya banyak dijadikan referensi ilmuwan sosial di Indonesia, pernah berujar, “Perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa”. Mengapa melawan lupa? Ada apa dengan kealpaan sehingga ia mesti dilawan? Barangkali jawabannya karena dari lupa-lah segala anasir ketertindasan itu berasal. Dengan melawan lupa yang timbul dari dalam diri setidak-tidaknya kita telah mencoba memulai perlawanan atas sesuatu yang muncul dari luar: kekuasaan yang menindas.
ART_PP_Edi_Atmaja.pdf


Salah kaprah opini publik tentang BPK


20 Maret 2023 / Analisa Opini

Suatu pagi di Semarang , saya iseng menyetel fasilitas radio di telepon seluler. Pada frekuensi 99,3 FM, terdengar .stasiun Best FM yang tengah menyiarkan monolog seseorang bernama Om Bob. Tema yang diangkat dalam monolog saat itu ialah iklan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan entah di mana soal pero- lehan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan
2016_ART_PP_Edi_Atmaja_01.pdf


Rasa frustrasi yang membebaskan


10 Maret 2023 / Hal. 1-3.

HUKUM yang dipahami banyak orang adalah hukum dalam rupa peraturan, undang-undang, dan tulisan. Hukum yang tercatat dan terbakukan. Hukum yang hanya mengejar—menyitir tiga nilai hukum menurut Gustav Radbruch (1961)—kepastian, bukan kegunaan apalagi keadilan. Padahal, di samping hukum yang tertulis, ada juga hukum tidak tertulis: hukum yang hidup di masyarakat dalam rupa adat-istiadat, ritual, atau konsensus yang tak tercatat tapi memiliki daya ikat luar biasa untuk dipatuhi.
2012_ART_PP_Edi_Atmaja_01.pdf


Penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas negara : suatu kajian hukum doktrinal


14 Maret 2022 / Jurnal Tata kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara (JTAKEN); Jakarta Vol. 3, No.2, (Juli-Desember 2017) : 169-181

Kerugian daerah merupakan subsistem dari konsep kerugian negara yang berinduk dari konsep keuangan negara yang secara tegas termaktub dalam konstitusi. Selama ini penyelesaian kerugian daerah oleh pemerintah daerah dilakukan melalui penyetoran ke kas daerah, meskipun hal tersebut tidak secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundangan. Menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dan dengan memanfaatkan data sekunder, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji diskursus penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas negara dalam konstruksi yuridis atas keuangan negara beserta turunannya. Kesimpulan yang diperoleh adalah belum terdapatnya norma yang tegas yang mengatur keharusan penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas daerah, sehingga diskursus penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas negara menjadi sah dan mungkin.
85-Article Text-582-4-10-20171222.pdf


Pemanfaatan Aplikasi Pengecek Plagiarisme Dalam Pemeriksaan Belanja Jasa Konsultansi Penelitian


09 Februari 2022 / Warta Pemeriksa Edisi 6 - Vol.IV Juni 2021. Hal. 55-57

Belanja jasa konsultnasi penelitian merupakan bagian dari akun Belanja Jasa Konsultasi yang berinduk pada akun Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Realisasi, keluaran (output), dan hasil (outcome) dari belanja jasa konsultasi penelitian adalah hasil penelitian, riset, kajian, atau studi kelayakan berupa laporan atau naskah tertulis (teks) sebagaimana lazimnya hasil peneltian yang diterbitkan oleh lembaga pendidkan, lembaga riset, dan institusi akademik lainnya.
2021_ART_PP_WART06_01.pdf


Kebijakan larangan mudik dan problem kemandirian daerah


08 Februari 2022 / warta Pemeriksa Edisi 8 - Vol.IV Agustus 2021. Hal. 101-103

Pandemi telah mengubah "tradisi" mudik dan arus balik menjadi kenangan nostalgis yang entah kapan dapat terulang kembali. Faktanya, sampai hari ini pandemi belum juga hengkang dari Ibu Pertiwi dan dua tahun sudah sudah pemerintah meniadakan mudik yang, konon, diniatkan sebagai ikhtiar untuk menanggulangi pandemi.
2021_ART_PP_WART08_01.pdf


Penemuan Hukum dalam Perumusan Kriteria Pemeriksaan


09 April 2018 / Kumpulan Tulisan

Dari tiga jenis pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, tugas seorang pemeriksa sesungguhnya sederhan: hanya membanding-benturkan kriteria dengan kondisi senyatanya. Bila terdapat kondisi yang tidak sesuai kriteria, itulah yang dinakan temuan pemeriksaan.
Penemuan Hukum dalam Perumusan Kriteria Pemeriksaan.pdf